Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan komitmen Indonesia untuk mempercepat pengembangan ekonomi karbon sebagai model pembangunan baru yang berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutan kuncinya pada pertemuan tahunan Asosiasi Migas Indonesia (Indonesian Petroleum Association/IAP) yang digelar di Jakarta.
Ekonomi karbon dinilai sebagai solusi strategis untuk menjawab tantangan global sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia secara optimal. Eddy Soeparno menjelaskan bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga menjadi peluang besar untuk menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki. “Kita memiliki semua prasyarat untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi karbon global,” ujarnya.
Sektor migas sebagai tulang punggung energi nasional diharapkan dapat menjadi pionir dalam transformasi ini. Eddy menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi karbon. Beberapa langkah konkret yang dapat segera diambil antara lain penguatan kerangka regulasi, insentif fiskal, serta pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCUS).
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua MPR juga menyoroti potensi besar Indonesia dalam pengembangan karbon biru (blue carbon) yang melibatkan ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki aset berharga yang dapat berkontribusi signifikan dalam penyerapan karbon sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Tantangan utama yang dihadapi adalah menyelaraskan kebijakan ekonomi karbon dengan target pertumbuhan nasional.
Eddy menegaskan bahwa transisi energi harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi. “Kita tidak boleh meninggalkan industri tradisional secara tiba-tiba, tetapi harus menciptakan jalan transisi yang inklusif,” tambahnya.
Pertemuan IPA tahunan ini menjadi momentum penting untuk menyusun peta jalan ekonomi karbon Indonesia. Beberapa rekomendasi yang muncul antara lain percepatan penerapan pajak karbon, pengembangan pusat penelitian karbon terpadu, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi hijau.
Dukungan MPR terhadap pengembangan ekonomi karbon sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris dan target Net Zero Emission. Dengan langkah strategis dan konsistensi kebijakan, Indonesia berpotensi menjadi contoh sukses transisi energi di kawasan Asia Tenggara.