Indonesia pada pertengahan tahun 2025 tengah memasuki periode penuh transformasi dan ketegangan politik. Berikut adalah inti isu-isu utama yang layak mendapat perhatian:
💰 1. Pemangkasan Besar-Besaran dalam Anggaran
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres No. 1/2025 pada Januari lalu, memerintahkan efisiensi anggaran negara hingga Rp306 triliun. Dampaknya sangat terasa—layanan publik seperti listrik dan AC di kantor pemerintahan “dimatikan,” dan ribuan ASN diinstruksikan untuk bekerja dari rumah karena anggaran operasional dibekukan . Langkah ini menuai kritik karena dianggap membuat pemerintah “gelap” dan mengguncang kinerja birokrasi .
🪖 2. Legalisasi Peran Militer dalam Pemerintahan
Parlemen baru saja menyetujui perubahan UU TNI, yang memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil di Badan Intelijen, Kejaksaan, dan terutama jabatan kementerian . Banyak pengamat internasional mengingatkan kembali Ikhwal era Orde Baru dan khawatir perubahan ini melemahkan supremasi sipil serta membuka risiko militer supremasi dalam pengambilan keputusan politik.
📉 3. Krisis Anggaran vs Program Sosial Besar
Pandemi stimulus senilai USD 1,5 miliar (Rp24 triliun) di tahap awal tahun 2025 bertujuan meredam perlambatan ekonomi kuartal I, yang hanya tumbuh 4,9 % . Kini pemerintah kembali memangkas pengeluaran untuk membiayai janji besar seperti program makan gratis senilai USD 32 miliar dan undang-undang bebas pajak . Meski program sosial diekspektasi meningkatkan dukungan publik, banyak analis meragukan efektivitas jangka panjangnya.
🎖️ 4. Ketegangan Sipil-Militer Meningkat
Insiden seperti ancaman terhadap jurnalis dari Tempo, yang menerima kepala babi hidup, mencerminkan eskalasi intimidasi terhadap media selepas pengesahan perluasan peran militer . Pada saat yang sama, Forum Purnawirawan TNI menyerukan pergantian Wakil Presiden Gibran Raka—mengindikasikan divisi dalam tubuh militer dan kekhawatiran terhadap kontrol politik militer .
🤝 5. Reformasi dan Konsolidasi Kekuasaan
Dalam diskursus publik, pandangan tentang koalisi politik juga berkembang. Pemerintahan sekarang makin mengandalkan kabinet besar dan memperluas kedalaman militer dalam pemerintahan. Muncul pula wacana revisi UU Pemilu atau penghapusan Pilkada langsung untuk efisiensi dana negara . Sementara itu, analis seperti dari PUSEKRA UGM menyoroti tantangan ekonomi dan ketimpangan sosial yang diwariskan rezim sebelumnya .
Pemerintahan di bawah Prabowo-Gibran tengah menghadapi kombinasi kontradiksi: austerity mega-penghematan anggaran, perluasan militer dalam instrumen sipil, dan ambisi tinggi di sektor sosial. Potensi gangguan birokrasi, ancaman demokrasi, dan polarisasi yang dalam menjadi risiko nyata. Keberlanjutan stabilitas politik dan demokrasi sangat tergantung pada bagaimana masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas merespons dinamika ini.